Ketika SPPT PBB Hilang (1)

Sebagai rumah yang baru berpenghuni sepasang suami istri tanpa anak kecil, bisa dikatakan sehari-harinya rumah kami selalu tampak AGAK rapi. Tidak ada mainan atau barang-barang lain yang bergulingan di lantai, tidak ada remah-remah kue bertaburan di berbagai tempat, tidak ada noda lengket pada dinding, dan seterusnya. Aku tidak bilang rumah kami benar-benar rapi karena kami memiliki masalah lain yang menyita sebagian besar energi kami saat berbenah: kertas!

Ada beraneka macam kertas yang dapat ditemukan di rumah kami, tetapi kertas yang mungkin paling banyak ditemukan adalah jenis kertas bon, tagihan, serta surat undangan/pemberitahuan. Bahkan setelah memanfaatkan surat elektronik untuk beberapa di antaranya dalam rangka kepedulian terhadap lingkungan, tetap saja banyak yang masih harus berwujud kertas dan turut serta memenuhi rumah kami.

Sebetulnya sejak tahun pertama pernikahan, aku sudah mulai membuat sistem penyimpanan dokumen-dokumen rumah untuk mengatasi masalah ini. Kukelompokkan berbagai jenis dokumen penting itu dan kusimpan dalam beberapa rak, tas, map, atau amplop warna-warni (selain untuk kemudahan klasifikasi, soal warna itu penting untuk menjaga mata dan kesenangan hati!). Meskipun demikian, apalah arti sebuah sistem yang baik jika sistem itu kemudian tidak digunakan secara disiplin. Yang kumaksud disiplin ini sederhana saja: setelah menyelesaikan urusan yang berhubungan dengan satu atau lebih jenis dokumen, setiap kertas tersebut harus dikembalikan ke tempatnya semula! Nah, kabar ‘baik’nya, aku dan Hamdan sama-sama payah dalam hal ini. Langsung menyimpan kembali semua kertas itu ke tempatnya semula kan berarti menunda momen pelepasan penat sepulang dari mana-mana itu (baca: menunda terjun ke kasur). Lalu selain sama-sama tidak disiplin, kami juga sama-sama pelupa. Ya wassalam!

para map & amplop berlabel yang -seharusnya- DIPAKAI untuk menyimpan dokumen-dokumen rumah tangga kami

Beberapa hari yang lalu, kehebohan baru terjadi di rumah kami. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) rumah kami hilang! Hebatnya, yang tidak ada bukan hanya SPPT untuk tahun terakhir, melainkan juga semua SPPT untuk tahun-tahun sebelumnya. Satu-satunya yang tersisa di map “PBB” kami justru surat pajak yang pertama dulu, saat si sertifikat rumah belum dipecah, masih menyatu dengan rumah-rumah lainnya di kavling perumahan kami (jangan tanya kenapa bisa begitu karena aku tidak tahu menahu, Hamdan sudah membayar uang muka rumah itu sebelum kami menikah *bongkar aib suami* *sungkemnya nanti saja pas lebaran).

Bagaimana suami istri ini bisa kemampuan sesakti itu, hanya Tuhan yang tahu. Kusebut sakti karena setiap kali kami bercerita tentang kehilangan SPPT PBB itu kepada siapa pun (Papa, tetangga, pak RT, pegawai kantor pajak, dst), awalnya mereka semua dengan santai berkata, “Nggak harus yang terakhir, pakai yang tahun-tahun sebelumnya juga bisa kok.”

Ketika kami mengatakan bahwa yang hilang adalah SPPT untuk semua tahun, wajah mereka pun menunjukkan ketakjuban yang kalau diterjemahkan kurasa kira-kira menjadi kalimat Bagaimana mungkin?! Kalau tidak sedang stres karena kepepet (kami perlu SPPT itu untuk keperluan pemindahan KPR), mungkin kapan-kapan akan kucoba menjawabnya dengan sombong, “Ha, itulah bukti kesaktian kami.”

Jadi, setelah Pak RT pun tak menemukan SPPT kami tahun ini (ia juga bilang tidak ada di kelurahan), Hamdan memintaku untuk pergi mengurusnya ke kantor pajak. Ugh. Membayangkannya saja aku sudah pusing. Soalnya, kunjungan-kunjunganku ke kantor pajak sebelumnya tidak pernah menyenangkan (padahal aku tidak sampai membandingkannya dengan tempat spa, misalnya). Dari mulai penderitaan terjebak macet, mencari tempat parkir, antri mengular, berdesak-desakan, panas, hingga pelayanan yang tidak ramah dan tidak memberi penjelasan yang memuaskan. Dan oh, semua itu ditempuh demi MEMBAYAR pajak. Siapa pun pasti lebih rela seandainya kesusahan semacam itu dilakukan demi menjemput hadiah undian atau apa.

Setelah mengumpulkan tekad selama beberapa hari, akhirnya pada suatu siang aku meluangkan waktu pergi ke kantor pajak. Alhamdulillah, dari segala kesusahan yang sudah kubayangkan sebelumnya, setengah di antaranya tidak terjadi. Meskipun sempat terjebak macet, setidaknya begitu sampai di kantor pajak, aku tidak melihat banyak orang dan tidak susah mencari tempat parkir. Kesusahanku baru dimulai saat ingin mengambil nomor antrian: tidak ada tombol untuk urusan PBB! Selain itu, tidak ada siapa pun yang berjaga di dekat mesin nomor antrian itu. Aku sudah mengantri untuk urusan ‘pajak penghasilan’ hanya agar bisa bertanya pada seseorang  ketika akhirnya si petugas pintu/nomor antrian itu datang.

Kesabaranku kembali diuji ketika dengan santai si petugas menjelaskan padaku, “Ngurus PBB udah nggak di sini, Mbak! Sekarang kan udah jadi urusan Pemda! Ke kelurahan, dong!”

APA?!! Rasanya ingin berteriak begitu, tapi untunglah dulu Mama bersusah payah mengajarkanku sopan santun. *anak narsis*

Setelah dapat menguasai diri, barulah aku berdialog dengan si petugas.

“Di kantor kelurahan juga nggak ada, Pak, makanya saya ke sini,” kataku.

“Ke kecamatan, kalau gitu. Mbak kecamatannya apa?”

“Cipayung,” jawabku sambil ‘menelusuri’ letak si kantor kecamatan dalam otakku. Samar-samar sepertinya dulu sekali aku pernah melewatinya.

“Wah, kebetulan itu lagi direnovasi, jadi dia numpang ke kelurahan Munjul,”

Bagus. Cipayung saja belum selesai kucari, siapa pula itu Si Munjul.

Yang berikutnya terjadi begitu cepat: si petugas mengusulkan aku memakai SPPT tahun-tahun sebelumnya, kujawab bahwa itu hilang semua, ia takjub, aku menahan diri untuk tidak sombong (atas kesaktianku), dan akhirnya …. muncul usul berikutnya lagi: “Ya udah bayar aja dulu di sini, Mbak. Itu tuh, di loket itu…”

Aku melongo ketika ditunjukkan loket dengan tulisan kecil “Pembayaran PBB” tertempel di kaca. Begimane sih ni bapak. Kalau bilang dari awal kan masalahnya sudah selesai dari tadi.

Namun, ternyata pikiranku itu tidak benar. Tiba di loket, dengan tidak yakin kuserahkan si surat pajak yang pertama dulu.

“Waktu di surat ini, sertifikatnya belum dipecah, Pak. Nomernya mungkin berubah, ya? Bisa dilacak?”

“Rumahnya atas nama Pak Hamdan xxxxxxx dan alamat di xxxxxx?”

“Iya, betul!” jawabku girang. Kupikir ia telah menggunakan komputernya, melacak si nomer, dan membacakan kembali nama dan alamat rumah suamiku.

“Bayar untuk berapa tahun, Mbak?”

Kegiranganku lenyap, berganti kecurigaan: jangan-jangan tadi dia cuma membaca nama dan alamat dari kertas yang kuberikan tadi! 

“Justru saya yang mau nanya. SPPT saya kan hilang semua dari yang tahun-tahun lalu, saya nggak yakin 2012 udah bayar belum,” kataku sambil berusaha mencuri lihat ke dalam loket. Kelihatannya sih si petugas duduk menggunakan komputer yang layarnya dipasang menghadap atas, tapi aku tidak begitu yakin karena loketnya gelap dan sulit diintip.

Benar kata Pak Jokowi, sistem loket memang sudah ketinggalan jaman dan di masa ini sudah terasa menyebalkan sekali. Kenapa mereka tidak mencontoh cara pelayanan kasir bank yang ramah pada nasabahnya? Kenapa mereka seakan-akan takut sekali pada yang datang hingga harus bersembunyi rapat-rapat? Emangnya mau ngapain sih, di bilik itu??!! Kami ini datang mau BAYAR, lho, bukan mau minta ditraktir, apalagi merampok.

“Oh, dua tahun berarti, ya, 2012 dan 2013,” Tiba-tiba si petugas pertama tadi sudah mendekat lagi dan ikut bicara.

“Eh, bukan, Pak! Saya nggak yakin yang 2012 itu udah dibayar suami saya atau belum,”kataku mengoreksi, lalu berpaling lagi ke petugas di balik loket. “Emang di file-nya nggak ketahuan, tahun berapa yang belum bayar?”

“File? File apa, Mbak?”

“Keterangan pembayaran sebelumnya, apa nggak ada catatannya?”

“Di sini terima kalau mau bayar aja, Mbak, nggak ada catatan apa-apa,”

Astaga. Hampir saja aku dengan sukarela mengeluarkan uang yang tidak jelas untuk apa! Aku tentu saja tidak mengerti apa-apa soal seluk beluk sistem pajak, tapi bukankah dari yang kualami ini kelihatan bahwa penerimaan pajak di negeri ini sepertinya belum diurus dengan serius? Pantas saja para pembayar pajak sering merasa curiga: ke mana saja uang-uang yang kami serahkan dengan susah payah itu?!

Salam curhat,

Heidy

Maaf, tanpa sadar aku ‘muntah’ di sini hingga cerita ini sudah hampir sepanjang cerpen. Agar teman-teman yang hanya iseng mampir tidak merasa terdzhalimi, tulisan ini kubagi menjadi dua agar tidak terlalu panjang. Cerita sambungannya dapat dibaca dalam tulisan berikutnya: Ketika SPPT PBB Hilang (2)”  Terima kasih banyak sudah mampir dan ‘mendengarkan’ curhatan yang sesungguhnya tak penting ini.

2 thoughts on “Ketika SPPT PBB Hilang (1)

  1. Ping-balik: Ketika SPPT PBB Hilang (2) | berbagi hidup

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s