Ketika SPPT PBB Hilang (2)

Tulisan ini merupakan sambungan cerita dari Ketika SPPT PBB Hilang (1). Pada  tulisan sebelumnya, aku menceritakan anjuran petugas kantor pajak agar aku pergi ke kantor kelurahan Munjul (bukan kelurahan kami, tapi masih satu kecamatan) untuk mengurus semua Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan alias SPPT PBB rumah kami yang hilang (tidak hanya SPPT tahun ini). Sebenarnya ada juga usulan untuk langsung membayar di kantor pajak itu, tetapi ternyata mereka hanya akan menerima uangnya tanpa catatan PBB tahun berapa saja yang belum/sudah dibayar!

Daripada menggelontorkan sejumlah uang secara tidak jelas, aku lebih memilih sedikit menyiksa diri dengan mencari-cari si kantor kelurahan Munjul yang disebut-sebut tadi. Penting bagiku menyiapkan diri seperti itu, karena sejak dulu aku terkenal dengan kemampuan navigasiku yang parah. Jadi bahkan sebelum berangkat mencari suatu tempat baru, aku harus siap dengan peluang 90% bahwa pasti aku akan sempat nyasar. Kali ini aku bisa menguatkan diri dengan berpikir bahwa yang kucari ini letaknya masih di kecamatan yang sama denganku, jadi tidak mungkin kan aku sampai benar-benar tersesat hingga tidak bisa pulang?

Perkiraanku tidak meleset: aku tersasar sampai empat kali! Yang paling memalukan adalah saat tersasar yang ketiga kalinya. Aku melihat sebuah papan penunjuk dengan dua baris tulisan. Baris pertama bertuliskan PUSKESMAS dan baris kedua bertuliskan KELURAHAN MUNJUL. Mengingat puskesmas di kelurahanku juga berdekatan dengan kantor kelurahan, aku pun mengikuti arah si papan penunjuk, masuk ke sebuah gang. Dua ratus meter kemudian, aku sampai di sebuah gedung yang tampak sepi. Teringat bahwa kantor kelurahanku sendiri juga hanya ramai di pagi hari, melenggang dengan percaya dirilah aku ke gedung itu. Tidak sampai tiga menit kemudian, aku sudah keluar lagi dengan gaya yang berbeda: muka merah karena malu dan tergopoh-gopoh ingin segera melarikan diri karena ketahuan bodohnya sampai tidak paham bahwa jika PUSKESMAS KELURAHAN MUNJUL tertulis dalam sebuah papan yang sangat kecil hingga harus dibuat dalam dua baris, maka yang dimaksud adalah puskesmasnya sendiri, bukan puskesmas dan kantor kelurahan yang berdekatan!

Acara tersasar yang berikutnya juga diakibatkan oleh kebodohan yang sama parahnya, tapi untungnya saat itu tidak ada orang yang menyaksikannya langsung. Ini gara-gara pengalaman tersasar yang ketiga tadi, petunjuk lisan yang menyesatkan, dan kata UPPD. Ketika aku meneruskan perjalanan berdasarkan informasi dari seseorang di puskesmas tadi, kulihat papan penunjuk lainnya. Tulisannya juga terbagi atas beberapa baris. Saat itu laju mobilku masih kencang karena jaraknya dari puskesmas tadi paling-paling hanya dua ratus meter (meskipun navigasiku buruk, aku dapat diandalkan dalam mengukur jarak), sementara informan terakhir mengatakan bahwa jarak ke kantor kelurahan masih lima ratus meter lagi. Karena mobilku meluncur terlalu cepat, papan kedua ini tidak terlihat jelas. Aku hanya sempat membaca beberapa kata: Unit, Pelayanan, UPPD, dan Kelurahan Munjul! Bisa tebak apa yang kata-kataku dalam hati saat itu? Kira-kira begini: “Ha! Aku tidak akan tertipu lagi! Ini pasti seperti si puskesmasnya kelurahan tadi! Bukan kantor kelurahannya sendiri, tapi UPPD-nya kelurahan, apa pun itu kepanjangan si UPPD.”

Maka, kulanjutkanlah perjalanan. Setelah lebih dari lima ratus meter dan tidak menemukan apa-apa, barulah aku curiga. Untuk yang entah keberapa kalinya aku bertanya pada orang di pinggir jalan. Dengan lancarnya bapak-bapak yang baik hati itu memberi tahu, “Oh keterusan, mbak! Tadi harusnya kelihatan papan penunjuknya di sebelah kanan, ada tulisan Unit Pelayanan Pajak Daerah DAN Kantor Kelurahan Munjul,”

Jelas-jelas aku mau mengurus PAJAK bumi dan bangunan. Kalau dalam rangka itu aku berangkat tanpa sama sekali mengetahui bahwa kepanjangan UPPD adalah ‘Unit Pelayanan PAJAK Daerah’, salah siapa? Ya SALAHKU!

Mamaaa… mau nangis rasanya.

Akhirnya sampai juga aku di kantor kelurahan Munjul yang terkenal itu (terkenal dalam otakku sendiri maksudnya, selama beberapa jam terakhir tadi). Ternyata kantor UPPD hanya mengambil satu ruangan di gedung kelurahan tersebut. Aku menemui seorang staf dan ia langsung paham masalahku (Ya iyyalaaaah, emang itu urusan doi! Cobaaa  ketemu sejak tahun lalu!): mulai dari nomor objek pajak yang berubah setelah sertifikat dipecah hingga jika SPPT tidak ditemukan di mana-mana.

“Ya sudah, ini saya cetak nomor pajaknya yang benar beserta keterangan pembayaran dari tahun-tahun sebelumnya saja ya,” kata si staf UPPD.

“Tahun lalu belum terbayar juga, Pak?”

“Sudah lunas sampai 2012, tunggakannya tinggal tahun ini,”

NAH, BETUL, KAN. Untung aku tidak langsung bayar untuk dua tahun di kantor pajak tadi!

“Oke, terima kasih, Pak. Lalu selanjutnya gimana, Pak?”

“Untuk bayar hanya perlu nomornya, kan. Bisa bayar di Bank DKI, BRI, Bank Mandiri, atau kantor pos. Setelah bayar, Mbak ke sini lagi bawa tanda bayarnya, fotokopi KK dan KTP pemilik rumah. Nanti saya buatkan lagi salinan SPPT yang baru,”

selembar ‘oleh-oleh’ dari UPPD

selembar ‘oleh-oleh’ dari UPPD

Ribet, ya? Belum, SAAT ITU aku masih belum menganggapnya ribet. Sekitar seperempat jam kemudian, ya, barulah aku mengomel: ribet amit!

Pertama-tama, tidak jauh dari kantor kelurahan, aku menemukan Bank DKI. Namun, ternyata temuan itu hanya mengarahkanku pada tulisan “CLOSED” di pintunya. Padahal baru jam dua siang! Bukankah seharusnya bank baru tutup jam tiga??

Kedua-dua, aku menemukan ATM MANDIRI. Pertemuanku dengannya hanya untuk bertengkar: ia minta agar aku memasukkan nomor objek pajak, kumasukkan, ia minta lagi, kumasukkan lagi, ia minta lagi, kumasukkan lagi, daaan -kalau tidak kuhentikan- mungkin akan berlanjut terus seperti itu sampai lebaran.

Ketiga, kutemukan kantor BRI yang mungil sekali! Setelah sedikit heboh memarkir mobil (ingat, bank-nya mungil, jadi wajar jika area parkirnya hanya nyaman untuk sepeda dan sepeda motor), aku masuk ke bank tersebut dengan gembira. Namun, kegembiraan itu hanya berlangsung sesaat. Ketika kukatakan pada satpam bahwa aku ingin membayar PBB, ia menjawab dengan ekspresi kasihan, sepertinya, “Oh, itu hanya bisa bayar di cabang, Bu. Di sini nggak bisa,”

“Lho, memangnya ini apa namanya?”

“Ini unit, Bu,”

“Oh, saya baru tahu bank itu punya cabang dan unit. Beda, ya?

“………….”

Nah, kurasa itu menjelaskan kenapa dulu aku tidak bisa masuk kelas IPS.

Setelah hampir menyerah karena tidak menemukan apa-apa lagi dalam jarak yang belum terlalu jauh dari kantor kelurahan tadi, kuputuskan untuk berputar sedikit sebelum pulang ke rumah: menuju sebuah kantor cabang Bank Mandiri. Lagi-lagi baru sampai satpam, aku sudah dikecewakan.

“Bayar PBB nggak bisa di teller, Bu, hanya bisa di ATM,”

“Lho, tadi saya coba di ATM tapi nggak bisa juga,”

“Kalau gitu berarti lagi offline. Coba lagi saja Bu, nanti atau besok,”

Saat itu sudah hampir pukul tiga sore. Aku tidak yakin masih sempat ke kantor pajak. Daripada repot-repot memutar ke sana lagi hanya untuk sakit hati karena kantor pajak itu terlanjur tutup, aku pun mengarah pulang. Namun, dalam usaha terakhirku, aku sempat mampir ke sebuah kantor pos. Hasilnya? Kudapati seorang pegawai yang menertawakanku. “Udah nggak bisa dari Januari!” ejeknya. Sopan sekali.

Solusi yang tersisa bagiku adalah mencoba membayar lewat ATM Mandiri lagi atau mencari cabang BRI atau Bank DKI lainnya. Setelah sempat ‘bertengkar’ sekali lagi dengan sebuah ATM Mandiri yang lain, aku memutuskan untuk menjauhinya dan hanya melirik dua pilihan terakhir. Masalahnya, karena itu hari Jumat dan sudah sore, aku baru bisa melakukannya pada hari kerja berikutnya, Senin, yang berarti baru 3 HARI KEMUDIAN.

Aku pulang dengan energi yang rasanya sudah terkuras. Lebih lelah mental daripada fisik, sih. Seandainya tidak sedang puasa, mungkin aku sudah mengamuk dari kapan-kapan. Syukurlah ini bulan Ramadan! Meskipun demikian, aku kecewa sekali. Sebelumnya aku juga sudah pernah beberapa kali direpotkan ke sana-sini karena suatu urusan, tapi pada akhirnya semua itu membuahkan hasil. Berakhir bahagia, dengan kata lain. Jarang sekali aku menemui tragedi (kenalkan, saya ratu hiperbolis) semacam ini!

Malamnya, aku langsung menumpahkan uneg-unegku pada Hamdan. Saat bercerita itu, aku baru sadar bahwa sebenarnya aku bukannya sama sekali tidak mendapat apa-apa dari segala kerepotanku tadi. Jelas sekali ada banyak pelajaran yang kuperoleh. Satu, aku jadi tahu bahwa PBB adalah urusan PEMDA, bukan kantor pajak. Dua, meskipun PBB bisa dibayar di kantor pajak, ternyata kita perlu tahu persis harus membayar berapa karena mereka tidak menyimpan catatannya. Tiga, sekarang aku bisa pamer bahwa aku tahu apa kepanjangan dari UPPD. Empat, aku jadi kenal siapa itu Si Munjul dan di mana ia berada. Lima, kini aku paham bahwa kantor cabang dan unit bank itu berbeda, siap menjawab dengan tepat kalau kapan-kapan ada soal ulangan yang menanyakannya! Enam, tak usah ‘kegatelan’ melirik kantor pos karena ia tidak lagi melayani pembayaran PBB. Tujuh, ketika akan membayar PBB lewat ATM dan si ATM itu terus-menerus menyuruh “masukkan nomor objek pajak”, tak perlu kesal, tak perlu meladeninya, tak perlu buang-buang waktu dan energi. Segera pergi dan lupakan saja doi, toh masih banyak yang lain di dunia ini! Dan tentu saja, yang terakhir: SATUKAN DAN SIMPAN SEMUA SPPT PBB BAIK-BAIK LALU INGAT-INGAT DI MANA MEREKA BERADA.

Pelajaran terakhir itulah yang terpenting. Kehilangan SPPT PBB ternyata bisa sangat menyusahkan hidup! Setelah menyadarinya, aku benar-benar menyesali kecerobohan kami itu. Maka, pada keesokan harinya yang merupakan akhir pekan, aku bertekad merapikan kembali dokumen-dokumen kami yang tidak tersimpan dengan baik. Kesalahan kami adalah meskipun sudah menyediakan tempat seperti amplop atau map yang tepat untuk setiap dokumen, kami terlalu malas untuk mengembalikan kembali semua dokumen itu ke tempatnya. Jika tidak ingin menderita seumur hidup, kebiasaan buruk ini harus diperbaiki!

Aku pun bekerja dengan semangat. Kuambil tumpukan kertas di berbagai sudut rumah dan kubongkar semua tempat penyimpanan dokumen. Saat tiba di salah satu laci, dari dasarnya kuambil sebuah map yang rasanya sudah lama tak kulihat. Kubuka, kulihat isinya, dan… astaga.

INI DIA! Si SPPT PBB yang sudah membuat hidupku susah!

INI DIA! Si SPPT PBB yang sudah membuat hidupku susah!

Aku tak yakin, harus tertawa atau menangis. Namun, aku lebih tak tahu lagi apakah ini lebih tepat disebut tragedi atau kisah yang berakhir bahagia.

 

Salam dari yang masih lesu,

Heidy

Ketika SPPT PBB Hilang (1)

Sebagai rumah yang baru berpenghuni sepasang suami istri tanpa anak kecil, bisa dikatakan sehari-harinya rumah kami selalu tampak AGAK rapi. Tidak ada mainan atau barang-barang lain yang bergulingan di lantai, tidak ada remah-remah kue bertaburan di berbagai tempat, tidak ada noda lengket pada dinding, dan seterusnya. Aku tidak bilang rumah kami benar-benar rapi karena kami memiliki masalah lain yang menyita sebagian besar energi kami saat berbenah: kertas!

Ada beraneka macam kertas yang dapat ditemukan di rumah kami, tetapi kertas yang mungkin paling banyak ditemukan adalah jenis kertas bon, tagihan, serta surat undangan/pemberitahuan. Bahkan setelah memanfaatkan surat elektronik untuk beberapa di antaranya dalam rangka kepedulian terhadap lingkungan, tetap saja banyak yang masih harus berwujud kertas dan turut serta memenuhi rumah kami.

Sebetulnya sejak tahun pertama pernikahan, aku sudah mulai membuat sistem penyimpanan dokumen-dokumen rumah untuk mengatasi masalah ini. Kukelompokkan berbagai jenis dokumen penting itu dan kusimpan dalam beberapa rak, tas, map, atau amplop warna-warni (selain untuk kemudahan klasifikasi, soal warna itu penting untuk menjaga mata dan kesenangan hati!). Meskipun demikian, apalah arti sebuah sistem yang baik jika sistem itu kemudian tidak digunakan secara disiplin. Yang kumaksud disiplin ini sederhana saja: setelah menyelesaikan urusan yang berhubungan dengan satu atau lebih jenis dokumen, setiap kertas tersebut harus dikembalikan ke tempatnya semula! Nah, kabar ‘baik’nya, aku dan Hamdan sama-sama payah dalam hal ini. Langsung menyimpan kembali semua kertas itu ke tempatnya semula kan berarti menunda momen pelepasan penat sepulang dari mana-mana itu (baca: menunda terjun ke kasur). Lalu selain sama-sama tidak disiplin, kami juga sama-sama pelupa. Ya wassalam!

para map & amplop berlabel yang -seharusnya- DIPAKAI untuk menyimpan dokumen-dokumen rumah tangga kami

Beberapa hari yang lalu, kehebohan baru terjadi di rumah kami. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) rumah kami hilang! Hebatnya, yang tidak ada bukan hanya SPPT untuk tahun terakhir, melainkan juga semua SPPT untuk tahun-tahun sebelumnya. Satu-satunya yang tersisa di map “PBB” kami justru surat pajak yang pertama dulu, saat si sertifikat rumah belum dipecah, masih menyatu dengan rumah-rumah lainnya di kavling perumahan kami (jangan tanya kenapa bisa begitu karena aku tidak tahu menahu, Hamdan sudah membayar uang muka rumah itu sebelum kami menikah *bongkar aib suami* *sungkemnya nanti saja pas lebaran).

Bagaimana suami istri ini bisa kemampuan sesakti itu, hanya Tuhan yang tahu. Kusebut sakti karena setiap kali kami bercerita tentang kehilangan SPPT PBB itu kepada siapa pun (Papa, tetangga, pak RT, pegawai kantor pajak, dst), awalnya mereka semua dengan santai berkata, “Nggak harus yang terakhir, pakai yang tahun-tahun sebelumnya juga bisa kok.”

Ketika kami mengatakan bahwa yang hilang adalah SPPT untuk semua tahun, wajah mereka pun menunjukkan ketakjuban yang kalau diterjemahkan kurasa kira-kira menjadi kalimat Bagaimana mungkin?! Kalau tidak sedang stres karena kepepet (kami perlu SPPT itu untuk keperluan pemindahan KPR), mungkin kapan-kapan akan kucoba menjawabnya dengan sombong, “Ha, itulah bukti kesaktian kami.”

Jadi, setelah Pak RT pun tak menemukan SPPT kami tahun ini (ia juga bilang tidak ada di kelurahan), Hamdan memintaku untuk pergi mengurusnya ke kantor pajak. Ugh. Membayangkannya saja aku sudah pusing. Soalnya, kunjungan-kunjunganku ke kantor pajak sebelumnya tidak pernah menyenangkan (padahal aku tidak sampai membandingkannya dengan tempat spa, misalnya). Dari mulai penderitaan terjebak macet, mencari tempat parkir, antri mengular, berdesak-desakan, panas, hingga pelayanan yang tidak ramah dan tidak memberi penjelasan yang memuaskan. Dan oh, semua itu ditempuh demi MEMBAYAR pajak. Siapa pun pasti lebih rela seandainya kesusahan semacam itu dilakukan demi menjemput hadiah undian atau apa.

Setelah mengumpulkan tekad selama beberapa hari, akhirnya pada suatu siang aku meluangkan waktu pergi ke kantor pajak. Alhamdulillah, dari segala kesusahan yang sudah kubayangkan sebelumnya, setengah di antaranya tidak terjadi. Meskipun sempat terjebak macet, setidaknya begitu sampai di kantor pajak, aku tidak melihat banyak orang dan tidak susah mencari tempat parkir. Kesusahanku baru dimulai saat ingin mengambil nomor antrian: tidak ada tombol untuk urusan PBB! Selain itu, tidak ada siapa pun yang berjaga di dekat mesin nomor antrian itu. Aku sudah mengantri untuk urusan ‘pajak penghasilan’ hanya agar bisa bertanya pada seseorang  ketika akhirnya si petugas pintu/nomor antrian itu datang.

Kesabaranku kembali diuji ketika dengan santai si petugas menjelaskan padaku, “Ngurus PBB udah nggak di sini, Mbak! Sekarang kan udah jadi urusan Pemda! Ke kelurahan, dong!”

APA?!! Rasanya ingin berteriak begitu, tapi untunglah dulu Mama bersusah payah mengajarkanku sopan santun. *anak narsis*

Setelah dapat menguasai diri, barulah aku berdialog dengan si petugas.

“Di kantor kelurahan juga nggak ada, Pak, makanya saya ke sini,” kataku.

“Ke kecamatan, kalau gitu. Mbak kecamatannya apa?”

“Cipayung,” jawabku sambil ‘menelusuri’ letak si kantor kecamatan dalam otakku. Samar-samar sepertinya dulu sekali aku pernah melewatinya.

“Wah, kebetulan itu lagi direnovasi, jadi dia numpang ke kelurahan Munjul,”

Bagus. Cipayung saja belum selesai kucari, siapa pula itu Si Munjul.

Yang berikutnya terjadi begitu cepat: si petugas mengusulkan aku memakai SPPT tahun-tahun sebelumnya, kujawab bahwa itu hilang semua, ia takjub, aku menahan diri untuk tidak sombong (atas kesaktianku), dan akhirnya …. muncul usul berikutnya lagi: “Ya udah bayar aja dulu di sini, Mbak. Itu tuh, di loket itu…”

Aku melongo ketika ditunjukkan loket dengan tulisan kecil “Pembayaran PBB” tertempel di kaca. Begimane sih ni bapak. Kalau bilang dari awal kan masalahnya sudah selesai dari tadi.

Namun, ternyata pikiranku itu tidak benar. Tiba di loket, dengan tidak yakin kuserahkan si surat pajak yang pertama dulu.

“Waktu di surat ini, sertifikatnya belum dipecah, Pak. Nomernya mungkin berubah, ya? Bisa dilacak?”

“Rumahnya atas nama Pak Hamdan xxxxxxx dan alamat di xxxxxx?”

“Iya, betul!” jawabku girang. Kupikir ia telah menggunakan komputernya, melacak si nomer, dan membacakan kembali nama dan alamat rumah suamiku.

“Bayar untuk berapa tahun, Mbak?”

Kegiranganku lenyap, berganti kecurigaan: jangan-jangan tadi dia cuma membaca nama dan alamat dari kertas yang kuberikan tadi! 

“Justru saya yang mau nanya. SPPT saya kan hilang semua dari yang tahun-tahun lalu, saya nggak yakin 2012 udah bayar belum,” kataku sambil berusaha mencuri lihat ke dalam loket. Kelihatannya sih si petugas duduk menggunakan komputer yang layarnya dipasang menghadap atas, tapi aku tidak begitu yakin karena loketnya gelap dan sulit diintip.

Benar kata Pak Jokowi, sistem loket memang sudah ketinggalan jaman dan di masa ini sudah terasa menyebalkan sekali. Kenapa mereka tidak mencontoh cara pelayanan kasir bank yang ramah pada nasabahnya? Kenapa mereka seakan-akan takut sekali pada yang datang hingga harus bersembunyi rapat-rapat? Emangnya mau ngapain sih, di bilik itu??!! Kami ini datang mau BAYAR, lho, bukan mau minta ditraktir, apalagi merampok.

“Oh, dua tahun berarti, ya, 2012 dan 2013,” Tiba-tiba si petugas pertama tadi sudah mendekat lagi dan ikut bicara.

“Eh, bukan, Pak! Saya nggak yakin yang 2012 itu udah dibayar suami saya atau belum,”kataku mengoreksi, lalu berpaling lagi ke petugas di balik loket. “Emang di file-nya nggak ketahuan, tahun berapa yang belum bayar?”

“File? File apa, Mbak?”

“Keterangan pembayaran sebelumnya, apa nggak ada catatannya?”

“Di sini terima kalau mau bayar aja, Mbak, nggak ada catatan apa-apa,”

Astaga. Hampir saja aku dengan sukarela mengeluarkan uang yang tidak jelas untuk apa! Aku tentu saja tidak mengerti apa-apa soal seluk beluk sistem pajak, tapi bukankah dari yang kualami ini kelihatan bahwa penerimaan pajak di negeri ini sepertinya belum diurus dengan serius? Pantas saja para pembayar pajak sering merasa curiga: ke mana saja uang-uang yang kami serahkan dengan susah payah itu?!

Salam curhat,

Heidy

Maaf, tanpa sadar aku ‘muntah’ di sini hingga cerita ini sudah hampir sepanjang cerpen. Agar teman-teman yang hanya iseng mampir tidak merasa terdzhalimi, tulisan ini kubagi menjadi dua agar tidak terlalu panjang. Cerita sambungannya dapat dibaca dalam tulisan berikutnya: Ketika SPPT PBB Hilang (2)”  Terima kasih banyak sudah mampir dan ‘mendengarkan’ curhatan yang sesungguhnya tak penting ini.